Trump Ancam Bom Oman Terkait Selat Hormuz | JAKARTA – Eskalasi politik di Timur Tengah kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan pernyataan kontroversial. Dalam sebuah rapat kabinet yang berlangsung di Washington, Trump secara terang-terangan mengancam akan menggunakan kekuatan militer terhadap Oman. Ketegangan ini dipicu oleh isu keterlibatan Oman dalam membantu Iran mengendalikan Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan minyak paling vital di dunia.
Pernyataan keras tersebut terlontar saat seorang jurnalis mempertanyakan sikap Gedung Putih mengenai kemungkinan adanya kesepakatan jangka pendek. Kesepakatan yang dimaksud adalah memberikan wewenang kepada Iran dan Oman untuk mengawasi arus lalu lintas perdagangan di selat strategis tersebut. Menanggapi pertanyaan itu, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan pihak mana pun memonopoli kawasan perairan internasional itu.
“Tidak ada yang akan mengendalikannya. Itu perairan internasional, dan Oman harus berperilaku seperti negara lain, atau kita terpaksa meledakkan mereka,” ujar Trump di hadapan para menteri dan awak media.
Koreksi Transkrip Terbuka dari Departemen Luar Negeri
Sesaat setelah pernyataan tersebut viral, muncul dugaan dari berbagai pihak bahwa sang presiden mungkin salah ucap. Banyak analis mengira Trump bermaksud menyebut “Iran” dan bukan “Oman”—mengingat posisi Oman selama ini yang dikenal sebagai negara netral. Namun, spekulasi salah ucap tersebut langsung terbantahkan. Departemen Luar Negeri AS justru merilis transkrip resmi rapat tersebut ke media sosial dan tetap mencantumkan nama Oman dalam kutipan pernyataan Trump.
Langkah diplomatik AS ini dinilai sangat mengejutkan. Pasalnya, hubungan bilateral antara Washington dan Muscat telah terjalin harmonis selama lebih dari dua abad. Kedua negara memiliki berbagai portofolio kerja sama strategis, mulai dari kemitraan keamanan gabungan, perjanjian perdagangan bebas (FTA), hingga kolaborasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selama ini, Oman bahkan kerap mengambil peran sebagai juru damai dan mediator utama antara AS dan Iran saat konflik bersenjata pecah.
Diplomasi Kapal Perang Menuai Kecaman Internasional
Retorika agresif yang ditunjukkan oleh Trump memicu gelombang kritik dari para pengamat politik internasional dan aktivis kemanusiaan. Gaya komunikasi yang mengedepankan kekuatan militer ini dinilai sebagai bentuk nyata dari “diplomasi kapal perang” modern yang mengabaikan hukum internasional.
Direktur Advokasi dari lembaga hak asasi manusia DAWN (Democracy for the Arab World Now), Raed Jarrar, memberikan kecaman keras atas pernyataan tersebut. Menurutnya, ancaman militer secara terbuka kepada negara berdaulat jelas melanggar ketentuan global.
“Piagam PBB melarang keras segala bentuk ancaman kekerasan terhadap negara mana pun. Aturan hukum ini mengikat Amerika Serikat, sama seperti mengikat negara-negara lainnya di dunia,” tegas Jarrar saat diwawancarai oleh pihak media.
Ia juga menambahkan bahwa logika sepihak yang digunakan Washington berpotensi merusak stabilitas keamanan jangka panjang. Ancaman untuk menyerang negara Arab hanya karena wilayahnya berada di jalur logistik energi krusial menunjukkan bahwa komitmen gencatan senjata dari pemerintahan saat ini sangat rapuh dan sulit diprediksi.
Akar Konflik di Selat Hormuz
Ketegangan di jalur laut ini sebenarnya memuncak sejak awal tahun, tepatnya ketika Amerika Serikat dan Israel meluncurkan operasi militer ke Iran. Sebagai bentuk balasan atas serangan tersebut, pihak Teheran langsung memblokade Selat Hormuz dan mengklaim kedaulatan penuh atas wilayah perairan tersebut. Langkah sepihak Iran ini mengancam stabilitas ekonomi global, mengingat Selat Hormuz menampung lebih dari 20 persen pasokan minyak dan komoditas pupuk pertanian dunia.
Secara geografis, jalur pelayaran internasional ini memang melewati wilayah laut teritorial milik Iran dan Oman. Situasi semakin keruh ketika media resmi pemerintah Iran menyiarkan adanya draf nota kesepahaman (MoU) mengenai pengelolaan bersama atas selat tersebut antara Teheran dan Muscat.
Meskipun pemerintahan Donald Trump dengan cepat membantah kabar tersebut dan melabelinya sebagai berita rekayasa, ancaman militer telanjur dikeluarkan. Hingga kini, publik internasional terus menyoroti bagaimana dampak ancaman ini terhadap peta diplomasi di Timur Tengah, serta nasib hubungan kerja sama jangka panjang antara Amerika Serikat dan Kesultanan Oman ke depan.