Misi Beijing Mengisi “Ruang Kosong” Amerika di Asia Tenggara | JAKARTA – Peta geopolitik Asia Tenggara sedang mengalami pergeseran yang signifikan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan memudarnya pengaruh Amerika Serikat (AS), Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, baru saja menuntaskan kunjungan maratonnya ke Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis Beijing untuk mengukuhkan diri sebagai jangkar stabilitas tunggal di kawasan tersebut.
Lawatan lima hari yang berakhir pada Minggu tersebut bukan sekadar kunjungan seremonial. Wang Yi hadir membawa pesan ketergantungan di saat negara-negara Asia Tenggara mulai meragukan komitmen Washington. Krisis energi akibat ketegangan di Timur Tengah serta kebijakan tarif AS yang kaku telah memaksa pemerintah di kawasan ini untuk mencari sandaran baru yang lebih pragmatis.
Kamboja: Mengunci Aliansi Militer dan Keamanan
Persinggahan pertama di Kamboja menegaskan bahwa hubungan kedua negara kini telah melampaui sekadar investasi ekonomi. Melalui dialog strategis “Cina-Kamboja 2+2” yang melibatkan Menteri Pertahanan Dong Jun, Beijing mulai masuk ke ranah keamanan yang lebih formal.
Sophal Ear dari Arizona State University melihat fenomena ini sebagai pendalaman struktur kerja sama. Kamboja, yang selama ini dikenal sebagai mitra “setia” Beijing, kini menjadi basis terdepan bagi pengaruh politik Cina di jantung ASEAN. Tidak hanya soal pertahanan, Beijing juga mulai mengintervensi agenda domestik terkait isu sensitif seperti pemberantasan sindikat penipuan daring yang selama ini mencoreng citra Kamboja di dunia internasional.
Thailand: Peran Mediator dalam Konflik Perbatasan
Bergeser ke Thailand, agenda Wang Yi jauh lebih kompleks. Selain membahas kejahatan lintas negara, Beijing memposisikan diri sebagai juru damai dalam sengketa perbatasan yang memanas antara Thailand dan Kamboja sejak Juli 2025.
Meskipun pada akhir 2025 mantan Presiden AS Donald Trump sempat mencoba menengahi melalui ancaman tarif, upaya tersebut terbukti gagal meredam konflik secara permanen. Sebaliknya, pendekatan Cina yang lebih tenang dan berbasis negosiasi bilateral dianggap lebih efektif bagi pemerintahan baru Perdana Menteri Anutin Charnvirakul. Para analis menilai bahwa Cina kini memiliki daya tawar lebih besar sebagai mediator dibanding AS, mengingat risiko politik Beijing yang lebih rendah dalam konflik regional ini.
Myanmar: Menjaga Kepentingan di Tengah Ketidakpastian
Ujian terberat diplomasi Wang Yi tetap berada di Myanmar. Di bawah kepemimpinan Min Aung Hlaing yang kontroversial, Myanmar masih terisolasi secara internasional. Namun, Beijing memilih untuk tetap merangkul Naypyidaw demi mengamankan Koridor Ekonomi Cina-Myanmar dan stabilitas perbatasan.
Bagi Cina, Myanmar adalah gerbang strategis menuju Samudra Hindia. Dukungan terhadap kedaulatan Myanmar yang ditegaskan Wang Yi menunjukkan bahwa Beijing tidak terlalu memedulikan isu legitimasi demokrasi, asalkan proyek-proyek infrastruktur mereka tetap berjalan tanpa gangguan keamanan.
Pergeseran Kepercayaan di Kawasan
Tren menguatnya posisi Cina didukung oleh data terbaru dari State of Southeast Asia 2026. Survei tahunan ISEAS-Yusof Ishak Institute menunjukkan bahwa mayoritas responden di Asia Tenggara kini lebih memilih berpihak kepada Cina daripada Amerika Serikat.
Terdapat ekspektasi sebesar 55,6% bahwa hubungan dengan Beijing akan semakin membaik dalam tiga tahun ke depan. Angka ini mencerminkan strategi pragmatis negara-negara tetangga Indonesia dalam menghadapi kemungkinan mundurnya AS dari tatanan regional.
Hunter Marston dari CSIS menekankan bahwa penguatan hubungan ini adalah bentuk antisipasi terhadap skenario terburuk: munculnya tatanan Asia yang berpusat sepenuhnya pada Cina. Dengan memanfaatkan momentum saat AS sibuk dengan urusan domestik dan konflik di belahan dunia lain, Beijing kini sukses mencitrakan diri bukan hanya sebagai mitra dagang, melainkan sebagai pelindung stabilitas di Asia Tenggara.
Pertemuan-pertemuan ini mengirimkan sinyal kuat ke Washington. Jika Amerika Serikat tidak segera merumuskan kembali kebijakan luar negerinya yang lebih inklusif dan kurang konfrontatif, mereka berisiko kehilangan relevansi di salah satu kawasan paling dinamis di dunia. Saat ini, bola berada di tangan Beijing, dan mereka memainkannya dengan sangat hati-hati namun mematikan secara strategis.